Bengkulu,Berita Nusantara.Com Polemik Penahan ijasah yang di lakukan oleh kepala SMK N 6 Kota Bengkulu,yang menghebohkan dunia pendidikan di Provinsi Bengkulu.
Media Online Berita Nusantara.Com, melakukan penelusuran kesekolah yang ada di kota Bengkulu,salah satunya adalah SMA N 5 Kota Bengkulu yang merupakan sekolah cukup terkenal di provinsi Bengkulu,dikarenakan banyak mencetak lulusan yang berprestasi dan sukses di segala bidang.
Kepala Sekolah SMA N 5 Drs.Bermansyah,M.Pd.saat di konfirmasi media Berita Nusantara mengatakan persoalan tentang polemik penahanan ijazah oleh Sekolah SMK N 6 kota Bengkulu.
Burmansyah Menjelaskan sebenarnya persoalan yang dihadapi oleh Sekolah itu cukup banyak mulai dari kesejahteraan guru honorer, operasional sekolah bahkan persoalan anak-anak itu sendiri.
“Terkhusus di sekolah kami Menyikapi terkait penahanan ijazah bagi anak-anak yang tidak mampu membayar iuran SPP, terkhusus untuk SMA N 5 itu tidak ada,Pungkas Kepsek.
Lebih lanjut Bermansyah menyampaikan, untuk tahun ini ada 8 siswa yang tidak mampu membayar iuran SPP,namun kita gratiskan, dengan catatan orang tua murid membuat surat pernyataan tidak mampu.padahal dari awal kita suda mengelompokan bagi orang tua siswa yang tidak mampu dan orang tua siswa yang mampu.
Ditengah perjalanan maupun di ujung perjalanan ada-ada saja ulah orang tua siswa, yang tadinya mampu pas di tengah jalan maupun di akhir mereka mengatakan tidak mampu,namun semua itu adalah dinamika yang harus di hadapi, kata kepala sekolah.
Untuk hal tersebut maka perlu kesabaran dan keikhlasan bagi kepala sekolah untuk mencari solusi dan jalan keluar nya,salah satunya kita panggil orang tua siswa kenapa ia tidak bisa membayar ,setelah kita tau persoalannya kalau memang orang tua siswa betul-betul tidak bisa membayar iuran maka perlu di keluarkan surat pernyataan tidak mampu.
Senada yang di sampaikan oleh kepala SMA N 5 Kota Bengkulu,Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Drs.Eri Yulian Hidayat,M.Pd angkat bicara soal openi yang berkembang saat ini, sebenarnya persoalan yang lagi di soroti walikota dan wakil walikota helmi hasan dan Dedi Wahyudi, bahwa sekolah menahan ijasah anak-anak itu tidak benar, informasi yang saya dapat bahwa persoalan anak-anak itu belum bayar iuran SPP ia, tapi itu bukan salah satu alasan sekolah menahan ijasah anak-anak yang telah di nyatakan lulus, salah satu contoh persolaanya adalah anak-anak itu belum melakukan cap jari selain itu juga anak-anak itu belum datang ke sekolah menyelesaikan kewajiban nya, seperti mengembalikan buku yang di pinjam dan Belum menyelesaikan iuran dan mengumpulkan pas foto. kalau saja anak itu datang dengan baik,maka saya kira kepala sekolah akan mengambil suatu kebijakan dan tidak akan terjadi seperti ini.
Namun ini sudah terjadi,kedepan dengan program gubernur yang akan membebaskan iuran SPP di tahun 2022, kejadian seperti ini tidak terjadi lagi,”Tutup Eri Yulian Hidayat.
